Organisasi Massa (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat kecam tindakan anarkis sekelompok preman, diduga utusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) saat mengambil alih paksa kantor yang disewa Arsjad Rasjid di lantai 3 Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2024) malam.
Ketua MPW PP Jabar, Dian Rahadian mengomentari Arsjad yang merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021–2026, yang terusir di kantornya sendiri terkait kisruh kepemimpinan Kadin Indonesia.
“Kami mengecam tindakan anarkis kelompok yang diduga preman di Gedung Menara Kadin,” kata Dian Rahadian saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2024).
Menurut Dian Kadin ialah sebuah organisasi profesional yang isinya para pengusaha terkenal dan juga terhormat, namun sangatlah disayangkan sekelas Organisasi Kadin merebut sekretariat dengan mengerahkan preman.
"Sangat-sangat disayangkan sekelas Kadin ada pengerahan preman untuk merebut sekretariat yang disewa oleh Pa Arsjad Rasjid sendiri,” ucapnya.
Selain itu, Dian juga menyayangkan perihal perlakuan yang diterima oleh Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman.
“Saat Pak Sekjen hadir di Kadin ada banyak orang tidak dikenal, ketika masuk ke ruang rapat, ketila hendak mediasi dengan pihak yang bertanggung jawab di sana, Sekjen kami meminta keluar siapa saja yang bukan pengurus Kadin, setelahnya mereka melemparkan kaleng dan diduga terjadi pengeroyokan,” tuturnya.
Ditegaskan Dian, pihaknya geram mengenai dugaan aksi kekerasan kepada Sekjen MPN PP tersebut.
“Dari sudut pandang kader PP tentu saja kami bereaksi keras. Kader Pemuda Pancasila yang berasal dari daerah yang dekat Jakarta akan beramai-ramai masuk ke Ibu Kota, termasuk Jawa Barat, ada 27 kabupaten/kota sudah mau masuk ke DKI, belum Banten, Jawa Tengah dan sebagainya,” tuturnya.
Hanya, kata ia gejolak masa PP ini masih dapat diredam oleh Arif sendiri yakni dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak Polda Metro Jaya.
Oleh karena itu, Dian berharap pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas agar kisruh ini tidak menyebar luas.
“Saya harap pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas, sebab apabila kepolisian slow respon, khawatir terjadi gejolak di Jakarta,” ungkapnya.
Ketika Disinggung mengenai hasil Munaslub Kadin, Dian enggan berkomentar lebih jauh, hanya saja kata ia Munaslub Kadin tersebut ilegal.
“Kalau Munaslub, saya tidak dapat berkomentar terlalu dalam karena kita bukan bagian dari Kadin, tapi sejauh yang kita tahu jika itu (Munaslub) melanggar AD/ART, ilegal ataupun kudeta, namun secara detailnya seperti apa, Ketua Umum Kadin yang dapat menjelaskan,” tambahnya. (eri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar