Sampai saat ini polemik kelangkaan minyak goreng murah masih berlangsung. Antrian masyarakat untuk mendapat minyak goreng terus menjadi pemberitaan.
Padahal pemerintah Per 1 Februari 2022 telah menetapkan harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter. Kendati demikian, lagi-lagi sampai saat ini selain mahal keberadaan minyak goreng masih langka.
Akibatnya masyarakat meradang, diantaranya kaum perempuan yang selama ini kelimpungan dibuatnya.
Seperti yang dialami HM (35), seorang ibu rumah tangga asal, kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dirinya mengaku kesulitan mencari minyak goreng, bahkan ketika adalun harganya membungbung tinggi.
"Sudah dari Februari begini terus dapat minyak goreng susah pokoknya. Harus antri kalau ada juga mahal. Kaya hari ini ada yang 2 liter tapi harganya mahal, " ujarnya di Bandung, Selasa (15/03).
Disebutkan dia, kondisi ini menyulitkan aktivitas nya sebagai ibu rumah tangga yang setiap hari harus menyiapkan makanan untuk keluarga.
"Namanya ibu-ibu harus masak. Kalau minyak goreng nggak ada , sulit buat masak, " bebernya.
Tak heran bila kelangkaan minyak goreng mendapat sorotan dari berbagai pihak. Seperti yang disuarakan Ketua DPW Srikandi PP Jabar Hj. Waty S Permana.
Menurut Waty kebijakan pemerintah melalui operasi pasar kali ini belum efektif. Pasalnya, kelangkaan minyak masih berlangsung.
"Operasi pasar belum efektif. Buktinya minyak goreng masih langka. Kondisi ini jangan sampai berlarut-larut kasihan masyarakat, " jelasnya.
Disebutkan dia, pemerintah ditingkat propinsi harus bisa menggerakan semua stake holder untuk mengatasi kesulitan masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng.
"Pemerintah provinsi, Gubernur Jawa Barat dalam hal ini harus menggerakan elemen pemerintah di propinsi. Sisir dan tangkap para penimbun. Dan distribusikan minyaknya kemasyarakat," ungkapnya.
Waty menilai sejauh ini langkah Pemprop Jabar memasok migor melalui operasi pasar belum efektif.
"Ini masalah serius. Seluruh masyarakat termasuk di Jawa Barat terkena imbasnya. Harus nya ada langkah alternatif dan kongkrit dari pemprop soal ini," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar